•  
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kamis, 13 April 2017 - 08:35:00 WIB
DISEMINASI RANHAM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017
Diposting oleh : Dedi Purwanto
Kategori: Kegiatan Penyuluhan & Sosialisasi - Dibaca: 1472 kali



Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) merupakan rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Ranham diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. Peraturan tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan upaya-upaya mewujudkan masyarakat yang menyadari dan menghargai Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Ranham Kabupaten Cilacap Tahun 2017 yang dilaksanakan pada 5 – 6 April 2017 bertempat di Gedung Jalabhumi komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dan diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari siswa-siswai SMP Negeri di eks-Kotatip Cilacap serta SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap dan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap.

Peserta antusias mengikuti kegiatan dan diskusi

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Cilacap yang pada kesempatan itu diwakili oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Cilacap, Ir. Indro Cahyono, MM. Dalam sambutannya, Bupati Cilacap menyampaikan pentingnya melaksanakan dan menghargai hak-hak asasi manusia. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup melalui pendidikan. Oleh karena itu, melalui kebijakan Bangga Mbangun Desa, Pemkab Cilacap menetapkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Kegiatan Diseminasi Ranham Kabupaten Cilacap Tahun 2017 diisi dengan materi-materi mengenai Perlindungan Anak dalam peraturan perundang-undangan, Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak anak atas pendidikan, sistem peradilan anak di Indonesia, dan Konflik perang dalam perspekstif HAM.

Kasubid Pemajuan Ham Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Kanwil Kemenhukham Jawa Tengah, Siti Yulianingsih, SH, MH., dalam materinya menyampaikan bahwa negara telah melakukan upaya perlindungan hak-hak anak melalui UU Perlindungan Anak yang menegaskan hak-hak yang melekat pada anak, bentuk-bentuk perlindungan anak, serta perlindungan khusus anak hasil perkawinan campuran.

Dalam materi lain Kabag Hukum Setda Kabupaten Cilacap, Hari Kismoyo, SH, MH menerangkan sebagi salah satu upaya perlindungan terhadap anak, dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum, diciptakan sistem peradilan anak yang memastikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku anak maupun korban anak, tetap terlindungi hak-haknya melalui restorative justice system. Dengan sistem ini, penyelesaian hukum dilakukan melalui musywarah dengan mempertemukan pihak-pihak untuk bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan akibatnya di masa yang akan datang. Selain itu, Diversi sebagai salah satu sistem peradilan anak, diciptakan untuk memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum, dapat dicegah untuk masuk ke dalam sistem peradilan pidana biasa sehingga anak terhindar dari stigma negatif dan anak ditekankan pada tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dalam kegiatan Diseminasi Ranham tersebut, menjadi kesempatan bagi Pemkab Cilacap untuk menjelaskan program-program pemerintah daerah dalam rangka perlindungan hak anak atas pendidikan yang disampaikan oleh Drs. Sukarno Sugiharto, MM Kabid Pembinaan PAUD dan DIKMAS pada Dinas P dan K Kabupaten Cilacap.

Untuk meningkatkan kesadaran Peserta terhadap HAM, AKBP (Purn.) FM Rizal Agus Ariyadi, menyampaikan materi mengenai kondisi anak-anak korban konflik dan perang yang merupakan pengalamannya pada saat ditugaskan oleh PBB sebagai salah satu pasukan perdamaian dunia.