•  
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kamis, 24 Januari 2019 - 10:56:36 WIB
Penyuluhan Hukum Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Diposting oleh : Dedi Purwanto
Kategori: Kegiatan Penyuluhan & Sosialisasi - Dibaca: 4 kali



Bagian Hukum Setda Cilacap melaksanakan Penyuluhan Hukum Tahun 2018 yang dilaksanakan di 15 Kecamatan Kabupaten Cilacap rangka mewujudkan kemanfaatan hukum yang berkePASTIan dan paham bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya secara profesional dan proporsional sehingga tidak ada lagi hak-hak orang lain yang dilanggar atau diambil. Melalui Penyuluhan Hukum ini diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Ibu-ibu PKK. Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarat".

Maksud dilaksanakannya Penyuluhan hukum adalah :

  1. Terselenggaranya penyuluhan hukum secara serentak sebagai pengejawantahan "Negara Hadir" melalui Pendidikan Hukum kepada masyarakat. 
  2. Hukum menjadi "Energi" yang mampu menjadi pendorong dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tujuannya :

  1. Masyarakat memahami hak dan kewajibannya dari aspek hukum. 
  2. Masyarakat menjadi cerdas hukum yang pada akhirnya tercipta budaya hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan Narasumber :

  1. Hadiman WP, SH.M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Cilacap
  2. Agus Haryanto,SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cilacap
  3. Wahyu Heri Purnawa, SH selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Cilacap
  4. Iwan Hertanto, SH,MH selaku PAURBANKUM 2 Subbag Hukum pad Polres Cilacap
  5. Sutiknyo,SH selaku Kepala Bidang Penempatan Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Disnakerin Kab.Cilacap
  6. Titi Suwarni, SH,M.Si selaku Kasubag Dokumentasi dan Penenlaahan pada Bagian Hukum Setda Cilacap

Penyuluhan Hukum mengangkat tema materi :

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoneisa
  4. Peraturan Pemeritntah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pertisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemmerintahan Daerah
  5. Paraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Penyuluhan Hukum dilaksanakan 15 kali dibeberapa kecamatan diantaranya Sidareja, Patimuan, Nusawungu, Wananreja, Sampang, Cimanggu, Kawunganten, Maso, Majenang, Cipari, Kampunglaut, Adipala, Gandrungmangu, Kedungreja dan Dayeuhluhur bertempat di kecamatan setempat. Peserta Penyuluhan Hukum adalah Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Ibu-ibu PKK. Harapan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah dengan adanya Penyuluhan Hukum ini diharapkan  masyarakat menjadi cerdas akan hukum akan paham bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya secara profesional dan proporsional sehingga tidak ada lagi hak-hak orang lain yang dilanggar atau diambil.