•  
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Senin, 28 Januari 2019 - 11:27:25 WIB
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 2018
Diposting oleh : Dedi Purwanto
Kategori: Peraturan Perundang-undangan - Dibaca: 5 kali



Bagian Hukum Setda Kab.Cilacap telah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah selama tahun 2018 tentang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang :

  1. - Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kab. Cilacap.
  2. - Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional  Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Cilacap.
  3. Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap
  4. Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
  5. Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
  6. Tatacara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2018
  7. Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
  8. Petunjuk Teknis Pendataan Usaha Mikro dan Kecil, Prosedur, Tatacara Pelayanan, Aplikasi Manajemen Izin Usaha Mikro dan Kecil
  9. Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kab. Cilacap
  10. Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekrjakan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
  11. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2018
  12. Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018
  13. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pengadegan Kec. Majenang, Desa Panuliasan Barat Kec. Daeyeuhluhur, dan Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu untuk Kegiatan TMMD di Kabupaten Cilacap Tahun 2018
  14. Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Cilacap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  15. Pedoman Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Kabupaten Cilacap
  16. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Cilacap
  17. Peraturan Pelaksanaan Atas Perda Kab. Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kab. Cilacap Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda Kab. Cilacap Nomor 8 Tahun 2017
  18. Dewan Riset Daerah Kabupaten Cilacap
  19. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor Tahun 2017-2019
  20. Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Cilacap
  21. Penggolongan Jenis Daya Tarik Wisata Kabupaten Cilacap
  22. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap
  23. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
  24. Pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kab. Cilacap
  25. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Cilacap Tahun 2018
  26. Pengelolaan Lumpur Tinja
  27. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Cilacap Tahun 2017-2022
  28. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik (online) pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap
  29. Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kab. Cilacap Tahun 2018
  30. Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat / Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kab. Cilacap
  31. Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian Kab. Cilacap
  32. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kab. Cilacap
  33. Tatacara Penghitungan, Pembagian, Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kab. Cilacap
  34. Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kab. Cilacap
  35. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kab. Cilacap
  36. Peraturan Pelaksanaan Atas Perda Kab. Cilacap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan
  37. Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Cilacap
  38. Tatacara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab. Cilacap
  39. Pengelolaan Ambang Batas pada UPTD BLUD Rumah Sakit Umum DaerahMajenang Kab. Cilacap
  40. Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab. Cilacap
  41. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
  42. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Cilacap
  43. Jenjang Nilai dan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
  44. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kab. Cilacap
  45. Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2018
  46. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Kab. Cilacap
  47. Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kab. Cilacap Tahun 2019
  48. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  49. Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Cilacap dengan Pihak Lain
  50. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Cilacap

Bahwa dari segi pertimbangan filosofis, yurisdis maupun sosiologis Rancangan Peraturan Bupati ini dapat diterima dan selanjutnya dapat diteruskan untuk menjadi Peraturan Bupati.

Bahwa keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain tidak ada pertentangan justru saling mendukung dan merupakan implementasi (tindak lanjut) dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Untuk selanjutnya Bagian Organisasi Setda Kab. Cilacap selaku pengusul / pemrakarsa Peraturan Bupati ini agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap guna penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.