Selasa, 29 Januari 2019 - 14:44:25 WIB

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penguatan Bahasa Negara di Ruang Publik, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penggunaan Bahasa Indonesia wajib diutamakan oleh setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diharapkan dapat meneguhkan kembali kebanggaan bangsa dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpastisipasi lebih aktif dalam pengutamaan bahasa negara, terutama dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik
2. Mewajibkan pengutamaan penggunan Bahasa Indonesia pada 5 (lima) objek ruang publik yaitu :
   • Nama lembaga dan gedung
   • Nama bangunan, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha dan lembaga pendidikan
   • Penunjukan jalan, fasilitas umum, spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum
   • Nama ruang pertemuan
   • Nama dan informasi produk barang/jasa
3. Mengutamakan bahasa negara dengan cara menempatkan/meletakkan Bahasa Indonesia di atas bahasa lain.

• Harmonisasi Dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 2018
• Public Hearing 2018
• JADWAL PILPRES DAN PILEG 2019
• PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017
• Public Hearing Raperbup Pengelolaan ADD