•  
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Rabu, 02 Oktober 2019 - 09:20:56 WIB
SOP PELAYANAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKDA KAB.CILACAP
Diposting oleh : Dedi Purwanto
Kategori: Lain-lain - Dibaca: 1015 kali



Persyaratan Pelayanan :

1. Surat pengantar permohonan koreksi dari Perangkat Daerah yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang berisi tanggal dan nomor surat pengantar;

2. Konsep Perda/Perbup/Keputusan Bupati yang akan dimintakan asman Bupati;

3. Softcopy dan Hard Copy Konsep Perda/ Perbup/Keputusan Bupati;

4. Fotocopy DPA apabila timbul biaya APBD sebagai akibat ditetapkan  SK tersebut;

5. Nota Koreksi/Persetujuan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

1. Penyampaian konsep produk hukum daerah dari Perangkat Daerah kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.

2. Permohonan lengkap dilaksanakan pemeriksaan oleh TU dan apabila Permohonan tidak lengkap dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

3. Konsep Produk hukum daerah yang lengkap   diagenda dimintakan disposisi ke Kepala Bagian Hukum.

4. Produk hukum daerah yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Hukum diserahkan ke TU.

5. TU meneruskan ke Kasubag Perundang-undangan.

6. Kasubag Perundang-undangan mendisposisi Konsep Produk hukum daerah ke petugas pengoreksi.

7. Petugas Pengoreksi melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Konsep produk hukum daerah meliputi dasar hukum kewenangan penyusunan produk hukum, materi pokok/substansi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyesuaian dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

8. Petugas Pengoreksi  membubuhkan paraf koordinasi pada produk hukum daerah yang sudah diharmonisasi dan sinkronisasi yang selanjutnya diajukan ke Kasubag Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum.

9. Setelah produk hukum daerah diparaf Kasubag Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum selanjutnya Petugas Pengoreksi meminta paraf dan tanda tangan nota koreksi/persetujuan ke Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan.

10. Produk hukum daerah yang sudah lengkap ditanda tangani nota koreksi/persetujuan dan paraf koordinasi dibuatkan pengantar dari bagian hukum untuk dimintakan asman Bupati lewat Sekda dan Asisten yang membidangi.

11. Produk hukum daerah yang sudah diasman/ditandatangani Bupati diambil TU untuk kemudian dipilah produk hukum Perda dan Perbup perlu diundangkan dengan tanda tangan Sekretaris Daerah.

12. Berkas/Perda dan Perbup yang sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah diambil TU untuk dibubuhkan Nomor dan Tanggal.

13. Perangkat Daerah yang mengajukan dihubungi untuk mengambil produk hukum daerah yang sudah jadi.